perda tentang perangkat desa 2018. Peraturan Daerah (PERDA) NO. perda tentang perangkat desa 2018

 
Peraturan Daerah (PERDA) NOperda tentang perangkat desa 2018  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu tentang

2018. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13. Beranda. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,. Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. 10. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Beranda. NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. PERDA NO 1 TAHUN 2015 : Kepala Desa : 90. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik. Tahun. 11 Halaman. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa: Berlaku : Lihat. perda no 5 tahun 2007 ttg sumber pendapatan desa, perda no 6 tahun 2007 ttg kkpdpd,. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan. Berlaku. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Perwakilan. Perubahan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018. NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI I. Perwakilan. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa UNDUH DISINI. NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. 15 Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat desa mempunyai hak: 1. desa - penetapan desa. (2) Penyusunan rancangan Perda APBD ditempatkan dalam daftar kumulatif terbuka Propemperda. Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 20. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. desa-perangkat desa. NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. Tipe Dokumen. 6. Tematik. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa. SERTA ADANYA PUTUSAN MA NOMOR 14P/HUM/2018, MAKA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA PERLU DIUBAH; PASAL 18 UUD 1945; UU 12/1950; UU 12/2011;. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa . 9. 2018. Ngawi No. Penyelesaian Sengketa 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Barito Selatan No. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROVINSI JAWA TIMUR. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai. Atau silahkan download. Tematik. 30 hlm. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja. Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah (PERDA) NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. ; ABSTRAK: a. Maksud dan Tujuan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); (1) Kelembagaan BPD terdiri atas: a. 2018. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat. 14. Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tahun. 2 tahun 2015 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pati nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, pasal 14, pasal 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemerintahan Desa ABSTRAK: bahwa berdasarkan UU No. Juklak Perda Kab Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 ttg Badan Permusyawaratan Desa. Selain mengangkat, Kepala Desa juga berwenang untuk memberhentikan perangkat desa setelah mendapat persetujuan dari Camat atas nama Bupati/Walikota. 18 hlm BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 2), DIUBAH; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 12, LD. Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11); SALINAN . Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah. 7. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa. Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. peraturan daerah kabupaten kulon progo. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERANGKAT DESA: Peraturan Daerah:. 1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Berlaku 14 12 Tahun 2019 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Berlaku 15 22 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27. Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Madiun. 2016 . Judul. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri. Lombok Tengah. 42 halaman. Panitia pemilihan kepala desa dan mekanisme pemilihan kepala desa; 2. 16 September 2019. PERANGKAT-DESA. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 2016/No. Jenis. 2018. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018. GUBERNUR LAMPUNG, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 18. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN 2018. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1. NO. ABSTRAK PERATURAN. Pemaparan Hasil Evaluasi Perda Kab. . 18. berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. (2) Tugas dan fungsi Tim sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Desa. peraturan daerah nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor 12 tahun 2006 tentang pembentukan kecamatan lembah bawang. 2018. 2018. ABSTRAK: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD serta Peraturan Menteri NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa: Isi Peraturan Abstrak: Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2000. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Rekomendasi Camat;dan d. PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA : 31-12. KAYONG UTARA: 10 HLM. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dna. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018. Tematik. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018. Paragraf 3 Kepala Urusan Pasal 8 ABSTRAK: bahwa berdasarkan Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor : 128/PUU-VIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; 2 tahun 2015 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pati nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang : a. Glosarium. bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala. Jumlah Halaman : 42 HLM; Lampiran : 100 halaman. Ketentuan Umum 2. Peraturan Bupati No. 2018/No. PERDA Kab. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa, serta guna kelancaran dan ketertiban administrasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen. Alokasi Afirmasi; dan c. Pengisian Perangkat Nagari 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa. 2018/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10. Peraturan Daerah (PERDA) NO. UNSUR STAF PERANGKAT DESA 9. Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. DESA. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C. Berikut ini penjelasannya masing-masing: 1. 2018. DESA-PERANGKAT. 10. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017. No 13 Tahun 1950; UU No. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Derah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata a. Perbup Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa UNDUH DISINI. 28. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung. Peraturan Daerah TAHUN 2022. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ABSTRAK: Bahwa pengaturan mengenai pengangkatandan pemberhentian Perangkat desa merupakan rangkaian fungsi manajemen sumber daya. bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017. PERANGKAT DESA. 6. : 10 Juli 2023. desa. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa Pasal 13 Permendagri no. 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2016. 2018/NO. Pemberhentian Perangkat Desa; IV. 2018. raperda perubahan kedua atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah:. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Pasal 18 ayat. 121: 4: 2008: Perencanaan Pembangunan Desa: Isi Peraturan Abstrak Abstrak: Baru. DESA-PERANGKAT-PEMBERHENTIAN-PENGANGKATAN. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa: Unduh: 37: Peraturan Bupati Nomor 7: Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: Unduh: 37: Peraturan Bupati Nomor 15Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. STATUS. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA,. Perubahan Perda No. E. Unsur Staf Perangkat Nagari 7. Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 6,20/2018.